Warga Desa Gembongan pertanyakan Dana BUMDes.

masukkan script iklan disini

Karawang I netone.my.id I– Keresahan masyarakat Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, kian memuncak. Pasalnya, sejak turunnya dana BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tidak ada informasi yang jelas kepada publik. Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara, justru seolah tidak berlaku di desa ini.

Warga bernama Bubun mengungkapkan kekecewaannya saat mengonfirmasi langsung kepada Ketua BUMDes, Kandias. “Waktu saya tanya, beliau (Kandias) bilang dananya sudah habis. Tapi saya heran, kok bisa cepat habis tanpa ada kabar penggunaannya? Dana belum terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Bubun.

Yang lebih mengejutkan, Kandias selaku Ketua BUMDes mengaku hanya diminta menandatangani pencairan dana, tanpa mengetahui alokasi dan penggunaannya. "Saya hanya tahu dananya turun, saya diminta tanda tangan. Tapi dana itu digunakan untuk apa saja, saya tidak tahu," ungkap Kandias.

Ini jelas mencederai aturan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021, disebutkan bahwa pengelolaan dana BUMDes harus transparan dan akuntabel, serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus BUMDes, bukan kepala desa. Kepala desa hanya sebagai penasihat, bukan eksekutor anggaran.

Jika benar dana BUMDes digunakan tanpa sepengetahuan ketua BUMDes dan tidak sesuai peruntukan, maka ini mengarah pada dugaan penyalahgunaan anggaran, dan patut diusut oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

Warga mendesak agar inspektorat, kejaksaan, dan dinas terkait segera *turun ke lapangan* untuk melakukan audit dan penyelidikan. Karena dana tersebut seharusnya membantu mendorong perputaran ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang saat ini sedang kesulitan bertahan hidup.

“Jangan sampai dana negara hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat dibiarkan menderita,” tegas Bubun.

Redaksi

Sumber Desa Gembongan krw