masukkan script iklan disini
KARAWANG I netone.my.id I – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Karawang melontarkan kritik pedas terhadap pekerjaan fisik di sejumlah titik yang dinilai amburadul, asal jadi, bahkan patut diduga sarat praktik kolusi dan pembiaran sistemik oleh para oknum pejabat di dinas tersebut.
Ferimaulana, Ketua DPC AKPERSI Karawang, menyampaikan dengan nada keras bahwa apa yang terjadi di lapangan bukan sekadar buruk dalam pengawasan, tetapi sudah masuk dalam kategori pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Ia bahkan menyebut Dinas PUPR sebagai ladang empuk mencari keuntungan pribadi.
“Pekerjaan banyak yang hancur, kualitas bobrok, bahkan ada dugaan pakai besi bekas. Tapi pihak dinas? Bungkam seribu bahasa. Ini bukan hanya kebodohan teknis, ini pengkhianatan! Jangan-jangan mereka sudah kenyang ‘disuap’ oleh rekanan, sehingga tutup mata terhadap kualitas!” tegas Feri, Selasa (30/12/2025).
Feri menegaskan bahwa AKPERSI tidak akan berhenti. “Kami akan terus kawal. Kalau tidak ada perbaikan, kita bawa ini ke kejaksaan, ke Ombudsman, bahkan ke KPK! Jangan uji kesabaran rakyat! Kami bukan hanya kontrol sosial, kami juga punya nyali menghadapi mafia proyek!” tandasnya.
Ia menyayangkan sikap pejabat PUPR, baik di bidang Jalan maupun SDA, yang justru diam ketika dikonfirmasi soal kualitas proyek. “Ini bukan satu-dua kasus, ini sudah jadi pola. Kami temukan banyak pekerjaan jalan dan saluran air yang belum seumur jagung, tapi sudah rusak. Di mana fungsi pengawasan dinas? Atau memang sengaja dibiarkan demi proyek tahun depan lagi?” sindir Feri.
AKPERSI menilai diamnya pejabat dinas bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena pembiaran. “Kami curiga ada kongkalikong antara pelaksana proyek dan oknum dinas. Uang masuk, kerja asal jadi, lalu ditinggal. Rakyat yang terima dampaknya. Ini kejahatan birokrasi yang harus diusut!”
Dengan tegas, Feri meminta Bupati Karawang tidak tinggal diam dan segera turun tangan mengevaluasi Dinas PUPR secara menyeluruh. Bahkan, ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk ikut menyelidiki potensi pelanggaran hukum dalam proyek-proyek tersebut.
“Kalau Bupati hanya diam, kami anggap ini pembiaran struktural! Evaluasi itu kepala dinas, kabid, PPK sampai pengawasnya! Kalau tidak sanggup kerja benar, lebih baik angkat kaki dari jabatan. Jangan jadikan jabatan alat memperkaya diri di atas penderitaan rakyat!”
Redaksi
Sumber Ketua DPC AKPERSI.
